Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung mengumpulkan seluruh kepala SMA dan SMK se-Kota Bandarlampung, Senin pagi (7/8/2023).
Kegiatan ini merupakan hearing antara Komisi V DPRD Lampung bersama para kepala sekolah bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung.
Hearing membahas seputar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA dan SMK yang sudah digelar bulan Juli lalu.
Meski penerimaan siswa baru sudah rampung, DPRD menyebut banyak praktik kecurangan yang ditemukan. Terutama pada jalur zonasi.
Ketua Komisi V DPRD Lampung, Yanuar Irawan mengatakan, banyak siswa yang lolos PPDB tahun ini terindikasi kecurangan dengan cara cangkok KK.
Ia mencontohkan banyak ditemukan calon siswa baru yang tinggal di dekat sekolah tujuannya dengan menumpang di Kartu Keluarga (KK) orang lain. Tapi saat dicek di KK keluarganya, justru orangtuanya tinggal di daerah lain.
“Kita temukan ada orangtua dan siswa yang sama-sama tinggal di Bandarlampung tapi beda alamat. Orangtuanya tinggal di Teluk, tapi anaknya tinggal di dekat sekolah favortit. Ini kan ada indikasi kecurangan KK agar bisa lolos jalur zonasi,” jelas Yanuar.
Untuk itu, Yanuar mengatakan perlu dilakukan hearing bersama untuk mendapatkan solusi terbaik agar kedepannya proses PPDB bisa lebih baik dan kecurangan tidak terulang terus.
Hingga berita ini diturunkan hearing antara Komisi V DPRD Lampung, Disdikbud dan para kepsek masih berlangsung.
Dari pantauan Rilis.id, ada sekitar 24 kepala sekolah yang hadir dalam rapat, sementara 6 orang di antaranya diwakilkan.
Sementara dari anggota Komisi V yang hadir sebanyak 12 orang. Terlihat pula Sekretaris Disdikbud Lampung Tommy Efra Handarta dan Kabid Pembinaan SMA Diona Katharina. (Red/Adv)
