Madani-News.com – Pembangunan sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) menjadi salah satu program prioritas pemerintah di tahun 2020-2024. Dikarenakan sektor Parekraf ini memiliki potensi besar sebagai penyangga bagi pertumbuhan sektor lainnya, seperti sektor ekonomi, infrastruktur, pendidikan – penguatan sumber daya manusia, sosial dan budaya. Disamping itu juga, adanya sumber daya potensial yang melimpah di Indonesia menjadi asset penting yang harus dioptimalkan manfaatnya untuk mendukung pembangunan dan pengembangan sektor Parekraf nasional.
Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) terus melakukan inovasi dan upaya untuk menumbuhkankembangkan sektor Parekraf nasional. Dalam RPJM (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah) 2020-2024, pemerintah menargetkan sektor Parekraf mampu memberikan kontribusi dan peran strategis melalui transformasi pembangunan ekonomi nasional pada lima tahun ke depan. Transformasi pembangunan ekonomi tersebut akan difokuskan pada peningkatan nilai devisa pariwisata dan nilai tambah ekonomi kreatif nasional. Optimisme pencapaian target pada sektor Parekraf ini berangkat dari modal potensi lokal yang tersebar dipenjuru nusantara, mulai dari sumber daya alam, kebudayaan hingga keanekaragaman masyarakat yang ada. Tercatat, Indonesia memiliki potensi lokal yaitu 1.331 kelompok suku, 652 bahasa, 2.319 cagar budaya dan 17.504 pulau yang dapat dimaksimalkan kontribusinya untuk mendorong sektor Parekraf.
Potensi lokal merupakan modal dasar dalam upaya membangun sektor Parekraf. Pembangunan sektor ini harus mampu mengangkat kearifan lokal (local wisdom) yang ada disetiap daerah di Indonesia. Hal tersebut senada dengan apa yang telah ditegaskan oleh Presiden Jokowi sejak awal menjabat sebagai presiden, bahwa membangun Indonesia harus berangkat dari pinggiran – desa – sebagai salah satu wujud nyata pemerintah melakukan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Upaya yang telah dilakukan pemerintah pusat sejauh ini untuk merealisasikan pemerataan pembangunan tersebut adalah melalui pengalokasian Dana Desa (DD) dan dana transfer ke daerah serta dana-dana hibah pembangunan berkelanjutan.
Pemerintah melalui Kemenparekraf sebagai kementerian yang fokus dalam pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga terus mendorong tumbuhnya desa-desa mandiri melalui program Desa Wisata. Desa Wisata ini merupakan bagian dari pengembangan pariwisata berkelanjutan dan menjadi salah satu program Pemerintah Republik Indonesia yang diharapkan dapat mempercepat kebangkitan pariwisata dan memicu pertumbuhan ekonomi. Terdapat 3 komponen penting dalam membangun Desa Wisata, diantaranya: potensi wisata yang tersedia, minat dan kesiapan masyarakat dalam mengembangkan destinasi setempat, serta konsep yang unik. Ketiga komponen ini menjadi pilar terciptanya Desa Wisata yang mandiri, di mana desa tersebut mampu melakukan inovasi pada sektor pariwisata, memiliki destinasi wisata yang diakui oleh dunia, serta pengelolaannya bersifat kolaboratif pentahelix dan mampu memberdayakan masyarakat lokal secara luas.
Usaha mengangkat potensi pariwisata dan ekonomi kreatif desa merupakan tugas bersama antara pemerintah, stakeholder dan masyarakat desa sebagai penggerak. Kerja kolektif harus dibangun dengan baik, agar semua pihak dapat bergerak sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Terutama masyarakat Desa sebagai motor penggerak utama yang paham mengenai potensi yang ada di Desanya. Mereka harus berpartisipasi aktif bersama pemerintah dan para stakeholders dalam setiap proses pembangunan sektor Parekraf mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Dalam proses menggali potensi wisata dan ekraf ini, langkah pertama yang harus dilakukan oleh para penggerak adalah melakukan pemetaan sosial (mapping social). Pemetaan sosial sangat penting dilakukan untuk mengetahui informasi tentang data demografi (jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut usia, gender, mata pencaharian, agama dan pendidikan), geografi (topografi, letak lokasi ditinjau dari aspek geografis, aksesibilitas lokasi dan pengaruh lingkungan geografis terhadap kondisi sosial masyarakat), psikografi (nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut, mitos, kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, karakteristik masyarakat, pola hubungan sosial yang ada, motif yang menggerakkan tindakan masyarakat, pengalaman pengalaman masyarakat terutama terkait dengan mitigasi bencana, pandangan, sikap, dan perilaku terhadap intervensi luar, kekuatan sosial yang paling berpengaruh) dan pola komunikasi (media yang dikenal dan digunakan, bahasa, kemampuan baca tulis, orang yang dipercaya, informasi yang biasa dicari, tempat memperoleh informasi) yang ada di Desa.
Pemetaan sosial secara sederhana didefinisikan sebagai proses pengumpulan dan penggambaran (profiling) data dan informasi, termasuk potensi, kebutuhan dan berbagai permasalahan – sosial, ekonomi, teknis dan kelembagaan – masyarakat. Menurut Suharto, pemetaan sosial adalah sebuah pendekatan yang dipengaruhi ilmu sosial dan geography, yang hasil akhirnya berupa suatu peta spasial/wilayah yang menggambarkan secara fokus karakteristik dan masalah sosial, seperti jumlah dan lokasi orang miskin, rumah kumuh, rawan bencana dan lain sebagainya, yang ditandai dengan warna tertentu sesuai tingkatan pemusatannya. Informasi sosial yang didapatkan melalui pemetaan sosial ini nantinya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan pengembangan masyarakat Desa. Sehingga, pembangunan yang dilaksanakan di Desa, khususnya pada sektor parekraf dapat dilaksanakan dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.
Poin penting dalam melakukan pemetaan sosial adalah terkumpunya data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasalnya, data inilah yang akan digunakan sebagai acuan pembangunan potensi parekraf pada setiap Desa. Hal ini juga yang kemudian oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terus diupayakan agar Desa mampu menyajikan data aktual dan dapat dipercaya dengan mendorong setiap Kepala Desa di seluruh Indonesia untuk melakukan verifikasi data Desa secara periodik. Mengingat Desa merupakan wilayah teritorial paling bawah dan terkecil, sehingga sangat memungkinkan jika Desa menjadi pusat pengambilan data kependudukan dan kewilayahan. Melalui data tersebut, Kepala Desa maupun pemerintah pusat bisa mengetahui potensi dan masalah yang ada serta merencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjwabkan pembangunan secara benar.
Dalam merealisasikan data yang akurat melalui pemetaan sosial, perlu adanya partisipasi aktif dari masyarakat Desa. Masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan menjadi asset sekaligus sumber informasi pokok bagi Desa. Semakin aktif partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah dan penggerak melakukan pemetaan sosial, maka data yang didapatkan akan semakin akurat. Oleh sebab itu, pemerintah harus berupaya dan berinisiatif mengajak masyarakat untuk ikut dalam setiap proses pembangunan sektor Parekraf yang ada di Desa. Supaya masyarakat terdorong untuk ikut bergerak secara aktif dan mereka dapat diberdayakan secara gotong royong. Huraerah menjelaskan bahwa pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sektor Parekraf melibatkan perencanaan, pengorganisasian dan pengembangan berbagai aktivitas program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial (social well-being) masyarakat. Sebagai suatu kegiatan kolektif, pemberdayaan masyarakat melibatkan beberapa aktor, seperti perencana sosial, lembaga donor, instansi terkait yang saling bekerjasama mulai dari perancangan, pelaksanaan, sampai evaluasi terhadap program tersebut dan yang paling utama adalah masyarakat setempat – masyarakat yang tinggal di Desa tersebut. Pemberdayaan masyarakat Desa ini juga menjadi salah satu langkah untuk memulai pembangunan wisata dan ekraf dari wilayah pinggir. Sehingga pembangunan tersebut terlaksana dari, oleh dan untuk masyarakat Desa.
Pemetaan sosial punya peran sangat vital dalam pembangunan, terutama pembangunan pada sektor Parekaraf lokal. Pemetaan sosial harus dilakukan dengan baik, agar data terkait kondisi dan potensi Desa bisa didapatkan dengan benar. Sehingga, langkah-langkah selanjutnya dalam membangun sektor tersebut berbasis kearifan lokal dapat berjalan dengan lancar, tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat setempat.
Penulis : Mustika Edi Santosa (Sekjend GenPI Lampung)
