GenPI Lampung – Pegiat pemberdayaan (Empowermant) tentu tak lagi asing dengan istilah Power to Powerless (daya untuk yang tunadaya). Istilah tersebut merupakan salah satu dari sudut pandang pemberdayaan dan merupakan antitesis dari Power to Nobody (Penghancuran kekuasaan Terpusat) yang dipandang sebagai kemustahilan dan Power to Everybody ( Pendistribusian kekuasaan) yang berpotensi menimbulkan chaos. maka, pada akhirnya Power to Powerless merupakan pandangan pemberdayaan yang paling mungkin untuk dilakukan, meskipun pemberdayaan juga tidak bisa menihilkan dua jenis pandangan yang lainnya.
Jika kita memutuskan untuk menganut paham pemberdayaan power to powerless, maka perlu ada pengkajian secara serius untuk menghindari apa yang disebut “melampaui batas”. Perlu diingat, bahwa power to powerless adalah pemberian kekuatan terhadap mereka yang lemah tanpa menghancurkan mereka yang sudah kuat. Jangan sampai pemberdayaan yang dilakukan justru menimbulkan daya berlebih hingga mengusik kaum yang sudah berdaya dan keluar dari syarat-syarat power to powerless itu sendiri.
Sebagai pandangan yang paling moderat, maka power to powerless merupakan pandangan yang sangat mungkin untuk diterapkan dalam praktik-praktik pemberdayaan, khususnya untuk daerah-daerah di nusantara.
Setelah Selesai menentukan pilihan mengenai pandangan seperti apa yang akan dianut, proses pemberdayaan selanjutnya adalah menentukan konsep seperti apa yang akan diterapkan.
TIGA KONSEP PEMBERDAYAAN:
Konformis, reformis dan struktural merupakan tiga konsep pemberdayaan yang akan kita kenal selanjutnya. Tentu, memilih salah satu dari tiga konsep ini harus tetap konsekuen dengan pandangan pemberdayaan yang sudah ditentukan sebelumnya.
Singkatnya, saya tidak akan memilih konsep konformis. karena menurut hemat saya, pemeberdayaan tidak bisa dilakukan hanya sekadar mengarahkan masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi struktur ekonomi, politik dan sosial budaya yang ada, tanpa diimbangi dengan kebijakan operasional yang sesuai.
Konsep pemberdayaan struktural mungkin juga tidak menjadi pilihan, karena konsep struktural dipahami sebagai pemberdayaan dengan bentuk perlawanan terhadap struktur yang sudah ada, sehingga kurang kompromi terhadap mereka-mereka yang punya kuasa.
Konsep pemberdayaan reformis, barangkali konsep ini yang akan saya kawinkan dengan pandangan pemberdayaan power to powerless. Konsep pemberdayaan reformis sendiri merupakan konsep pemberdayaan yang berusaha memperbaiki kebijakan operasional melalui metode bottom up.
Model bottom up akan berpotensi memperbaiki kebijakan operasional sekaligus lebih kompromistis, sembari melakukan pengembangan SDM, penguatan kelembagaan dan lain-lain. Konsep reformis juga merupakan konsep yang mudah untuk memasukkan unsur pentahelix di dalamnya.
TIGA MODEL PENDEKATAN PEMBERDAYAAN:
Setelah menentukan pandangan dan konsep, langkah pemberdayaan selanjutnya adalah menentukan model pendekatan seperti apa yang akan dilakukan, untuk masuk ke tengah masyarakat sebagai subjek pemberdayaan. Disini kita juga akan mengenal tiga model pendekatan, yakni Pendidikan, Persuasif dan Pendampingan (3P). 3P ini menurut pandangan penulis, akan menjadi pra-syarat untuk melahirkan 3P selanjutnya yakni Pengetahuan, Potensi dan Penggerak.
Pendidikan, merupakan hal dasar yang penting dilakukan dalam proses pemberdayaan. Pendidikan sebagai media untuk berbagi pengetahuan dan kesadaran dari satu orang ke orang yang lain, atau dari satu kelompok ke kelompok yang lain, atau mudahnya dari pegiat pemberdayaan ke masyarakat sebagai subjek pemberdayaan sehingga memiliki semangat, tujuan dan frekuensi yang sama.
Persuasif, tindakan ini juga penting untuk dilakukan, untuk memastikan bahwa masyarakat yang terjaring untuk terlibat dalam proses pemberdayaan benar-benar masyarakat yang tersadarkan dan memiliki semangat pemberdayaan yang kuat. Bukan sekadar masyarakat yang ikut tanpa ada kesadaran tentang apa pentingnya pemberdayaan.
Pendampingan, keputusan untuk mendampingi juga penting dilakukan, untuk memastikan bahwa sistem pemberdayaan benar-benar berjalan sesuai tujuan dari pemberdayaan itu sendiri. Pendampingan harus dilakukan secara insitu, karena berbicara pemberdayaan bukan berbicara tentang waktu 1 atau 2 tahun saja, melainkan bicara pemberdayaan artinya berbicara soal jangka waktu yang lebih panjang.
Pendampingan insitu, akan lebih efisien baik secara waktu maupun biaya operasional. Ini berdasarkan pengalaman dari Inpres Desa Tertinggal (IDT), Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT) yang melakukan pendampingan secara eksitu, ternyata memerlukan modal yang tidak murah.
GenPi sebagai organisasi yang fokus terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan pariwisata, tentu juga harus menentukan alur pemberdayaan mulai dari pandangan, konsep sampai kepada model pendekatan.
GenPi adalah organisasi kompromistis, permisif terhadap siapapun yang memiliki semangat pemberdayaan, tanpa mensegmentasikan unsur-unsur di luar itu.
Penulis: Wahyu Eko Prasetyo/Wepo (Bendahara GenPI Lampung)
