GenPI Lampung – Sektor Pariwisata pada tahun 2019 sempat menjadi salah satu sektor andalan bagi pemasukan negara. Tercatat, pada tahun 2019, sektor ini berkontribusi pada PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar 4,7 persen dan mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi 14,96 juta tenaga kerja. Selain itu, di tahun yang sama juga terdapat 16 juta wisman datang ke Indonesia untuk menikmati berbagai destinasi wisata. Hal ini sangat kontras dengan keadaan saat ini, di mana sektor pariwisata mengalami kemerosotan prestasi akibat Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020.
Kamar Dagang Indonesia (Kadin) mencatat, hingga akhir tahun 2020, total kerugian sektor pariwisata selama diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mencapai 10 Triliun. Hal tersebut mengakibatkan kontraksi yang cukup signifikan pada PDB nasional dikuartal kedua dan ketiga tahun 2020. Sedangkan, menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Sandiaga Uno terdapat 30 juta lapangan pekerjaan di sektor Parekraf terdampak COVID-19. Kemudian dari sisi kunjungan wisman, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 hanya ada 4,02 wisman yang berkunjung ke Indonesia, turun hingga 75,03 persen dari tahun sebelumnya.
Anjloknya pertumbuhan sektor pariwisata akibat Pandemi COVID-19 sangat memukul perekonomian nasional. Terutama daerah yang menjadikan sektor ini sebagai penyokong utama ekonomi masyarakatnya, seperti Bali. Pemerintah di bawah koordinasi Kemenparekraf sejauh ini telah menyiapkan 5 (lima) Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan mendorong pengembangan 5 (lima) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata untuk menggeliatkan kembali minat wisatawan untuk mengunjungi daerah wisata, serta memberikan stimulus pada sektor ini sebesar 3,3 Triliun, mendorong tumbuhnya Desa Wisata dan akan memberlakukan kebijakan Work From Bali (WFB) sebagai upaya pemulihan ekonomi Bali. Selain itu juga, untuk menekan penyebaran COVID-19, diberlakukan standar CHSE yakni Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan) bagi setiap destinasi wisata. Meskipun demikian, kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah belum mampu mengembalikan kondisi sektor pariwisata seperti sebelumnya.
Pemulihan sektor pariwisata tentu menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun pelaku di dalamnya. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah juga perlu didukung oleh masyarakat agar kebijakan tersebut dapat direalisasikan dengan baik. Sikap masyarakat — lokal dan mancanegara — dalam mematuhi protokol kesehatan selama berwisata, menjadi salah satu kunci kesuksesan dari pemulihan sektor pariwisata. Pasalnya, jika angka kasus COVID-19 terus naik, maka upaya penumbuh sektor ini akan mengalami kesulitan, karena penutupan akses para turis akan tetap diberlakukan dan kebijakan penutupan destinasi wisata kembali diberlakukan.
Disamping hadirnya kepatuhan masyarakat, pemulihan sektor pariwisata juga diimbangi dengan upaya-upaya strategis dari pelakunya. Hal tersebut dapat direalisasikan dengan menyuguhkan destinasi wisata yang ‘apik’, di mana mampu memberikan value lebih bagi wisatawan. Menurut Scott, Cooper, & Baggio, dalam risetnya bertajuk “Destination Networks” (2008) memaparkan bahwa terdapat empat unsur penting dalam pengembangan destinasi wisata, yaitu attaraction, accessbilities, amenity, dan ancillary sevices. Empat unsur ini dalam dunia pariwisata kemudian dikenal dengan istilah 4A — Attaraction (atraksi), Accessbilities (akses), Amenity (amenitas), dan Ancillary services (pelayanan tambahan).
Pertama, adalah atraksi. Atraksi merupakan hal-hal yang ditampilkan di dalam sebuah destinasi wisata. Semakin menarik atraksi yang disuguhkan, akan berdampak pada daya tarik wisatawan terhadap destinasi wisata yang ditawarkan. Dalam dunia pariwisata, atraksi ini dapat berupa kuliner, pemandangan alam, benda-benda bersejarah, kesenian dan ruang-ruang kreatif.
Kedua, akses. Akses merupakan salah satu fasilitas vital bagi wisatawan untuk sampai ke lokasi destinasi wisata. Selain infrastruktur jalan yang baik, rute, petunjuk arah, jarak tempuh dan akomodasi juga menjadi hal penting dalam memenuhi ketersediaan akses bagi sebuah destinasi wisata. Untuk membangun akses wisata yang memadai, adanya dukungan dari pemerintah dan para stakeholders seperti biro perjalanan sangatlah penting. Mengingat, penyediaan akses membutuhkan dana yang cukup besar serta integrasi dan koneksi yang baik dengan para pelaku wisata.
Ketiga, hal yang perlu disediakan bagi sebuah destinasi adalah amenitas. Amenitas merupakan fasilitas di luar akomodasi. Amenitas ini mencakup toilet umum bagi wisatawan, terdapatnyatempat ibadah, tersedianya tempat parkir dan tempat kuliner. Hadirnya amenitas yang lengkap dengan fasilitas yang aman, nyaman dan bersih akan menjadi tolak ukur kepuasan bagi para wisatawan. Oleh sebab itu, amenitas harus mendapatkan perhatian dan sentuhan khusus oleh pengelola wisata.
Keempat, yaitu pelayanan tambahan. Pelayanan tambahan ini merupakan aspek terakhir dari pengembangan destinasi wisata. Hadirnya pelayanan bintang lima sangat berdampak pada kenyamanan wisatawan saat berkunjung. Pelayanan tambahan ini meliputi, petugas keamanan yang berjaga, terdapatnya pos keamanan serta pusat informasi wisata pagi wisatawan.
Upaya pemulihan sektor wisata merupakan agenda bersama yang harus digerakkan secara gotong royong antara pemerintah, masyarakat dan para pelaku wisata. Semuanya harus saling bersinergi dengan baik dan berpartisipasi sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Sehingga, sektor pariwisata dapat bangkit di tengah Pandemi COVID-19 dan mampu mendorong tumbuhnya perekonomian nasional.
Penulis : Mustika Edi Santosa (Seketaris GenPI Lampung)
