GenPI Lampung – Pemerintah daerah belum menyadari secara kolektif pentingnya pengelolaan terintegrasi media sosial. Jika kita melihat di kementerian, semua medsos sudah berjalan secara baik. Namun kendala SDM di daerah ini yang harus dicarikan jalan keluar. Banyak terjadi di daerah-daerah bahkan perguruan tinggi negeri tenaga kerja honorer juga direkrut tanpa skill yang cukup seolah administrasi adalah skill abadi dan kemampuan branding media tidak dibutuhkan.
Sepertinya dunia media sosial dianggap persoalan sederhana, sebenarnya ini malah hal yang rumit bagi wajah birokrasi yang masih didominasi oleh generasi X. Kita butuh para generasi milenial masuk dalam birokrasi dan memberi warna bagi keterbukaan, kreatifitas dan inovasi. Gagal dalam mempromosikan atau mengampanyekan isu kegiatan, gagal pula negara dalam menjalankan programnya.
Sentuhan milenial dalam birokrasi bisa tergambar dari desain grafis, video dan caption yang asyik. Konten kampanye kegiatan tidak monoton dan sangat friendly bagi anak-anak muda. Mereka seperti diajak interaksi dan antusias terhadap konten yang di upload. Dinas pariwisata misalnya, punya konten terbaik dalam mengambil sudut pandang tertentu atas potensi wisata yang ada dalam sebuah daerah.
Admin media sosial dinas tidak mungkin dikerjakan oleh ASN yang maaf berumur sudah tua dan tidak punya skill dalam branding media sosial. Hal itu bisa dilihat dari individu ASN senior, yang tidak melek teknologi. Mungkin kita butuh 10 tahun lagi agar semua birokrasi menyadari total, bahwa gerakan tanpa media itu nothing. Kemampuan mempromosikan gerakan melalui Instagram, Facebook, YouTube, website dengan konten menarik melalui desain grafis, video dan tulisan adalah kewajiban bukan kebajikan.
Penulis : Dharma Setyawan Pembina GenPI Lampung
